FSLDK Indonesia Mengecam Kriminalisasi Ulama dan Tindakan Inkonstitusional Aparat Negara

FSLDK Indonesia Mengecam Kriminalisasi Ulama dan Tindakan Inkonstitusional Aparat Negara

fsldk-logo

Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus Indonesia (FSLDK Indonesia) menyatakan kekecewaannya terhadap Polda Metro Jaya yang pada Kamis kemarin (30/3/17) melakukan penangkapan terhadap Sekjend Forum Umat Islam (FUI) K.H Al-Khaththath, dan lima ulama lainnya dengan tuduhan makar. Penangkapan ini dilakukan pada malam hari, sebelum dilaksanakannya aksi 313.

K.H Al-Khaththath merupakan pimpinan aksi 313, yang dalam tuntuntannya hendak mendesak kembali pemerintah menuntaskan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang semakin kabur. Dugaan makar yang menjadi alasan kuat ditangkapnya ulama umat Islam, K.H Al-Khaththath, telah menunjukkan bahwa pemerintah semakin gentar dengan desakan umat Islam melalui aksi-aksi besar yang berkelanjutan menyerukan ketegasan sikap pemerintah terhadap penista agama.

Tertanggal 16 November 2016 Bareskrim Mabes Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka dan pada sidang perdana yang digelar di Gedung Bekasi Pengadilan Jakarta Pusat menetapkan Ahok sebagai terdakwa dalam gelar perkara terbuka terbatas kasus penistaan agama. Namun hingga saat ini proses hukum berjalan lambat dan terkesan bertele-tele. Hal ini merupakan wujud penanganan hukum yang serampangan dan tidak segera, bahkan mengindikasikan aparat berlama-lama dan tidak tegas dalam menyelesaikan perkara tersebut, mengaburkan perkara dan melemahkan kekuatan hukum. Karena tak selayaknya seorang penista agama yang telah menodai kebhinnekaan dan keutuhan bangsa bebas melenggang dan bahkan bebas hukum.

Undang-undang No. 9 Tahun 1998 menyatakan tiap indvidu di Indonesia dapat mengemukakan aspirasinya sebagai perwujudan kebebabasan berpendapat. Hal tersebut adalah bukti shohih bahwa rakyat mengemukakan pendapat dijamin kebebasan dan keberadaannya secara konstitusi. Namun sikap represif aparat dan sikap inkonstitusional pemerintah yang dengan mudahnya menyematkan tuduhan makar pada rakyat, terlebih pada alim ulama dan para asatidz yang menjadi pewaris para nabi dan kepercayaan umat Islam, telah menodai demokrasi Indonesia dan mengganggu keutuhan berbangsa dan bernegara.

Maka kami, FSLDK Indonesia dengan ini menyatakan sikap:

1. Pemerintah dan para aparat penegak hukum harus menyelesaikan perkara ini dengan segera dan tidak bertele-tele

2. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menegakkan hukum dengan seadil-adilnya

3. Mengecam keras tindakan Polda Metro Jaya atas tindakan penangkapan dan sikap represif aparat yang semena-mena

4. Mengecam keras tindakan pemerintah dan aparat negara yang dengan mudahnya menyematkan tuduhan makar pada rakyat yang menyampaikan aspirasinya secara benar sesuai hukum

5. Menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam agar berdoa dengan sebaik-baik doa untuk kebaikan Negara dan Bangsa Indonesia

Apabila pemerintah dan aparat penegak hukum tidak mengindahkan konstitusi dan peraturan yang berlaku, maka sesungguhnya telah terjadi penodaan terhadap supremasi hukum dan tindakan yang inkonstitusional dan sewenang-wenang.

Semoga Allah menjaga negeri ini dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab.

Allahu Akbar!

Surakarta, 1 April 2017
Ketua Puskomnas FSDLK Indonesia

Hanafi Ridwan Dwiatmojo

Categories